 |
| gambar : inixindo jogja |
Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang mendasarkan kekuasaannya pada suara rakyat. Namun, saat ini, ada ancaman tersembunyi yang muncul dari bayang-bayang teknologi modern, khususnya kecerdasan buatan (AI) yang dapat mengubah arah perjalanan demokrasi dan menciptakan polarisasi dalam masyarakat.
Pertanyaan kritis mengenai pengaruh AI dalam politik muncul ketika Senator Josh Hawley bertanya kepada CEO OpenAI, Sam Altman, apakah organisasi seperti OpenAI dapat menggunakan model bahasa AI seperti ChatGPT untuk memanipulasi perilaku pemilih.
Altman mengakui khawatirannya bahwa beberapa pihak mungkin akan menggunakan model bahasa AI untuk membujuk pemilih dan memengaruhi interaksi individu dengan pemilih.
Ketika kita membayangkan potensi dampak AI dalam politik, terlintas gambaran sebuah mesin politik AI bernama "Buzzer." Mesin ini dirancang dengan tujuan memengaruhi pemilih dengan cara yang sangat spesifik.
Dengan kemampuan untuk mempersonalisasi pesan berdasarkan perilaku dan preferensi pengguna di jejaring sosial, “Buzzer” dapat digunakan untuk menargetkan pemilih dengan cara yang semakin efektif menggunakan peningkatan pembelajaran. Buzzer juga bisa belajar dari pengalaman masa lalu dan merespons perubahan sikap pemilih.
Konsep “Digital Twin” adalah representasi digital seseorang berdasarkan jejak digitalnya di media sosial. Jika digabungkan dengan AI seperti “Buzzer”, “Digital Twin” dapat digunakan untuk membuat pesan kampanye yang sangat spesifik dan efektif. Ada dua permasalahan utama yang muncul dalam konteks ini.
Pertama, AI seperti “Buzzer” dapat memperkuat polarisasi sosial dengan mengirimkan pesan yang hanya memperkuat pandangan yang ada, sehingga menciptakan kesenjangan dalam penyebaran informasi. Kedua, dapat menimbulkan ketegangan dan konflik di masyarakat.
Sebelumnya kita teringat skandal Cambridge Analytica yang menggunakan data 87 juta pengguna Facebook untuk mempengaruhi pemilu presiden AS tahun 2016. Dampak ini melahirkan konsep "kembar digital".teknologi digital", yang menjadi alat ampuh dalam politik.
Penentang teknologi AI, termasuk tokoh seperti Elon Musk, Steve Wozniak, Emad Mostaque, dan pakar AI lainnya, telah meminta OpenAI untuk berhenti membuat model AI barunya, GPT-5. Alasannya bukan karena AI tidak cerdas, namun karena kecerdasan ChatGPT belum sepenuhnya diperiksa dan dijelaskan dengan jelas. Artinya, informasi ini tidak cukup menjelaskan dan jelas.
Namun, kita juga harus mempertimbangkan sisi positif AI dalam politik. Penggunaan Buzzers dan Digital Twins secara etis dapat meningkatkan elektabilitas kandidat dengan menggabungkan data pemilih yang sangat spesifik dan model AI yang canggih untuk menciptakan pesan yang relevan dan bermakna bagi pemilih.
Selain itu, AI dapat digunakan oleh pemerintah untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilu.
Namun, sebagai sebuah bangsa, kita harus menyadari bahwa AI mempunyai potensi yang sangat besar untuk mempengaruhi demokrasi kita. Oleh karena itu, pemerintah harus segera mengembangkan peraturan untuk melindungi kita dari penggunaan AI yang tidak etis dan berbahaya dalam politik. Teknologi ini harus digunakan untuk kepentingan bersama dan mencegah konflik dan polarisasi di masyarakat.
Pemerintah harus memastikan bahwa AI digunakan untuk menciptakan partai demokrasi yang lebih baik, lebih inklusif, dan lebih representatif yang memberikan suara kepada semua orang, sekaligus memastikan bahwa pesta demokrasi kita masih merupakan tempat di mana kebebasan dirayakan, bukan tempat di mana perang terjadi.
antar elite politik. "Klakson." Bersama-sama kita harus memahami dan mengelola dampak AI terhadap politik dengan bijak, dengan harapan demokrasi kita akan tetap menjadi fondasi yang kuat bagi masyarakat yang beradab.